Satgas Segera Turun, CCTV SPBU Akan Diperiksa

Baritonews.co - Muara Teweh - Penanganan kelangkaan BBM di Kabupaten Barito Utara kembali dibahas Pemerintah Kabupaten Barito Utara bersama pengelola SPBU dan Pertashop. Dari 14 SPBU/Pertashop yang terdaftar, baru enam perwakilan yang hadir dalam rapat koordinasi tersebut.

Rapat dipimpin Sekretaris Daerah (Sekda) Barito Utara Drs Muhlis di ruang rapat Setda Barito Utara, Kamis (10/09/2026).

Enam SPBU/Pertashop yang hadir yakni SPBU Jalan Pendreh yang diikuti Direktur Utamanya, SPBU Km 24 arah Banjarmasin, SPBU Km 7 SMA 2, SPBU Km 2 arah Puruk Cahu, SPBU Kandui, dan SPBU Jalan Pramuka.

Baca Lainnya :

• Bupati Barito Utara, Tak Ada Lagi Sosialisasi, Pelangsir dan Penimbun BBM Harus Ditindak0
• Peringatan Keras Wabup Felix Kepada Pengelola SPBU0
• Tak Hanya Rapat, Bupati Shalahuddin Turun Langsung Cek Proyek Jalan di Muara Teweh0
• Tiga Perempuan Hebat di Balik Kekuatan Pemimpin Barito Utara, Setia Mendampingi dari Rumah hingga Pengabdian0
• Haornas ke-43, Polres Barito Utara Ingatkan Olahraga Jadi Bagian dari Kesiapan Bertugas0

Dalam pertemuan tersebut, setiap perwakilan diminta menyampaikan laporan singkat mengenai kondisi SPBU masing-masing. Laporan itu menjadi bagian dari evaluasi pemerintah daerah dalam mencari solusi atas persoalan kelangkaan dan distribusi BBM yang terjadi di Barito Utara.

Selain mendengarkan laporan dari pengelola SPBU, rapat juga membahas langkah konkret pemerintah daerah melalui Satgas penanganan BBM.

Sekda Muhlis menyampaikan bahwa SK Satgas telah ditandatangani Bupati Barito Utara. Setelah itu, Satgas akan segera melakukan rapat untuk menentukan tindakan langsung di lapangan sesuai jadwal yang telah disiapkan.

Menindaklanjuti saran dari Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari), pemerintah akan melakukan pemeriksaan terhadap fungsi CCTV di setiap SPBU.

Pemeriksaan CCTV tersebut menjadi salah satu langkah untuk menelusuri kemungkinan adanya aktivitas atau transaksi yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Langkah tersebut dinilai penting mengingat pengawasan distribusi BBM membutuhkan data dan bukti yang dapat menggambarkan kondisi sebenarnya di lapangan.

Pemerintah daerah berharap seluruh pihak terkait dapat mendukung langkah penanganan yang telah disiapkan, termasuk memberikan informasi mengenai kondisi masing-masing SPBU secara terbuka.

Rapat ditutup dengan ucapan terima kasih atas arahan dan berbagai masukan yang disampaikan peserta. Seluruh langkah yang dilakukan pemerintah daerah bersama pihak terkait diarahkan untuk memastikan pelayanan kepada masyarakat berjalan lebih baik serta membantu mengatasi persoalan kelangkaan BBM di Kabupaten Barito Utara.

(Ant)