- BPJS Kesehatan Paparkan Strategi Penguatan Kepesertaan dan Layanan JKN di Barito Utara
- Pemkab Barito Utara Perkuat Sinergi Wujudkan Universal Health Coverage
- Buka FBIMBT 2026, Ini Harapan Bupati
- Jalan Koyem Ujung Retak dan Menyempit, Bupati Instruksikan Perbaikan Segera
- Tiga Jembatan Strategis Diyakini Pangkas Waktu Tempuh ke Ibu Kota Kabupaten dan Antar Daerah
- Mewakili Masyarakat Adat, Pj Damang Lahei Desak Kelonggaran Aktivitas Tambang Rakyat Sebelum WPR Terbit
- Klub Muda dengan Semangat Juara, Tiger Of Borneo Mulai Ukir Prestasi di Berbagai Ajang Lari
- Car Free Day Resmi Dimulai, Bundaran Buah Jadi Ruang Sehat dan Silaturahmi Warga
- Komitmen Dalam Mendukung Program Kemandirian Pangan Nasional, Wabup Felix Hadiri PENAS ke XVII
- PENAS XVII Jadi Ajang Strategis Barito Utara Tingkatkan Kapasitas dan Kemitraan Pertanian
Ketua AWPI Barut Ingatkan Semua Pihak Hormati Kerja Jurnalistik di Lapangan

BARITONEWS.CO - Muara Teweh – Dugaan tindakan tidak pantas terhadap wartawan saat menjalankan tugas jurnalistik kembali menjadi sorotan. Ketua DPC Asosiasi Wartawan Profesional Indonesia (AWPI) Kabupaten Barito Utara, Didi Rosyidi, angkat bicara terkait adanya laporan dugaan intimidasi terhadap seorang Wartawan yang sedang melakukan peliputan pada proyek pembangunan di wilayah Barito Utara.
Menurut Didi, setiap wartawan memiliki hak untuk melakukan peliputan dan menggali Informasi di lapangan, terutama terkait kegiatan pembangunan yang menggunakan anggaran Negara.
Karena itu, tindakan yang berpotensi menghalangi kerja Jurnalistik dinilai tidak sejalan dengan prinsip keterbukaan Informasi kepada publik.
“PERS bekerja untuk kepentingan masyarakat. Ketika Wartawan melakukan peliputan proyek pembangunan, itu merupakan bagian dari Fungsi Kontrol Sosial agar pelaksanaan pembangunan berjalan Transparan dan sesuai aturan. Kami sangat menyayangkan jika ada pihak yang justru bersikap tidak Kooperatif atau bahkan melakukan tindakan yang mengarah pada Intimidasi,” ujar Didi.
Ia menegaskan bahwa proyek pembangunan Pemerintah bukanlah ruang tertutup. Publik memiliki hak untuk mengetahui proses pelaksanaannya, dan wartawan merupakan perpanjangan tangan masyarakat dalam menyampaikan informasi tersebut.
“Semestinya semua pihak memahami bahwa kegiatan pembangunan yang menggunakan Anggaran Negara harus terbuka terhadap pengawasan publik, termasuk oleh media,” tegasnya.
Meski demikian, Didi juga mengingatkan agar wartawan tetap menjalankan tugas secara Profesional dengan menjunjung tinggi Etika Jurnalistik serta Kode Etik Profesi. Sikap santun, memperkenalkan identitas, serta melakukan Konfirmasi kepada pihak terkait menjadi bagian penting agar pemberitaan tetap akurat dan berimbang.
“Kami juga mengimbau rekan-rekan wartawan agar tetap menjaga etika Profesi. Saat melakukan peliputan, sampaikan tujuan dengan baik, lakukan Konfirmasi kepada pihak terkait, dan pastikan Informasi yang disampaikan kepada publik benar serta tidak menimbulkan kesalahpahaman,” katanya.
Didi berharap kejadian serupa tidak kembali terjadi, serta semua pihak dapat saling menghormati peran masing-masing demi terciptanya iklim kerja yang sehat antara media, pelaksana proyek, dan masyarakat.
Menurutnya, PERS memiliki posisi penting sebagai salah satu Pilar Demokrasi yang berfungsi mengawasi jalannya pembangunan dan menyampaikan Informasi yang Objektif kepada masyarakat.
“Pada akhirnya, tujuan kita sama, yaitu memastikan pembangunan berjalan baik dan masyarakat mendapatkan Informasi yang benar. Karena itu mari kita jaga komunikasi yang baik dan saling menghormati peran masing-masing,” pungkasnya.
(Ant)
.png)



.jpg)

.jpg)



