Terima Pandangan Fraksi DPRD, Pemkab Barito Utara Siapkan Jawaban Eksekutif

Baritonews.co - Muara Teweh – Pemerintah Kabupaten Barito Utara menerima dokumen pandangan umum fraksi-fraksi DPRD terhadap Raperda Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 dalam Rapat Paripurna II Masa Sidang I Tahun 2026, Jumat (04/09/2026).

Dokumen pandangan umum tersebut diterima langsung Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Utara, Drs. Muhlis, yang hadir mewakili Bupati Barito Utara dalam rapat paripurna di Ruang Sidang DPRD Barito Utara.

Baca Lainnya :

• Pemkab dan DPRD Barito Utara Mulai Bahas Perubahan APBD 20260
• Empat Layanan Dasar Jadi Sorotan, Wabup Felix Bawa Pesan Evaluasi untuk Barito Utara0
• Hadapi Karhutla, Barito Utara Kerahkan 150 Personel dan 23 Mobil Tangki0
• GASPOLL 11 12, Strategi Bupati Barito Utara Pacu Percepatan Pembangunan0
• Peringatan Maulid Nabi 1448 H di Rt 10 Dermaga, Ust Ali Rafsanjani Ajak Warga Perbanyak Bersholawat0

Rapat dipimpin Wakil Ketua I DPRD, H. Benny Siswanto, S.Sos., didampingi Ketua DPRD Hj. Mery Rukaini. Turut hadir anggota DPRD, unsur Forkopimda, dan jajaran kepala perangkat daerah.

Dalam agenda tersebut, para juru bicara fraksi menyampaikan pandangan umum secara bergantian terhadap Raperda Perubahan APBD 2026. Pandangan fraksi menjadi ruang bagi legislatif untuk menyampaikan tanggapan, evaluasi, masukan, maupun catatan strategis atas rancangan perubahan anggaran yang diajukan eksekutif.

Bagi Pemkab Barito Utara, pandangan fraksi tidak sekadar menjadi bagian dari tahapan formal pembahasan APBD. Berbagai catatan yang disampaikan legislatif akan menjadi bahan evaluasi pemerintah daerah sebelum memberikan jawaban eksekutif pada rapat paripurna berikutnya.

“Pemerintah daerah sangat mengapresiasi setiap masukan, evaluasi, dan catatan strategis dari seluruh fraksi DPRD. Dokumen ini akan segera kami kaji secara komprehensif sebagai bahan pertimbangan untuk menyusun jawaban eksekutif pada tahapan sidang paripurna berikutnya,” kata Muhlis.

Ia menambahkan, pembahasan Perubahan APBD 2026 membutuhkan sinergi antara eksekutif dan legislatif agar rancangan anggaran yang dihasilkan benar-benar menjawab kebutuhan pembangunan daerah.

Pandangan umum fraksi-fraksi DPRD selanjutnya akan menjadi salah satu bahan penting dalam penyempurnaan Raperda Perubahan APBD 2026, terutama agar kebijakan anggaran tetap selaras dengan prioritas pembangunan dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat Barito Utara.

(Ant)