- BPJS Kesehatan Paparkan Strategi Penguatan Kepesertaan dan Layanan JKN di Barito Utara
- Pemkab Barito Utara Perkuat Sinergi Wujudkan Universal Health Coverage
- Buka FBIMBT 2026, Ini Harapan Bupati
- Jalan Koyem Ujung Retak dan Menyempit, Bupati Instruksikan Perbaikan Segera
- Tiga Jembatan Strategis Diyakini Pangkas Waktu Tempuh ke Ibu Kota Kabupaten dan Antar Daerah
- Mewakili Masyarakat Adat, Pj Damang Lahei Desak Kelonggaran Aktivitas Tambang Rakyat Sebelum WPR Terbit
- Klub Muda dengan Semangat Juara, Tiger Of Borneo Mulai Ukir Prestasi di Berbagai Ajang Lari
- Car Free Day Resmi Dimulai, Bundaran Buah Jadi Ruang Sehat dan Silaturahmi Warga
- Komitmen Dalam Mendukung Program Kemandirian Pangan Nasional, Wabup Felix Hadiri PENAS ke XVII
- PENAS XVII Jadi Ajang Strategis Barito Utara Tingkatkan Kapasitas dan Kemitraan Pertanian
Raperda Penanaman Modal Diharapkan Jadi Solusi Kepastian Investasi

Baritonews.co -Muara Teweh – Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Penanaman Modal Kabupaten Barito Utara mulai memasuki tahap awal melalui Konsultasi Publik I yang digelar di Aula Bapperida Muara Teweh, Kamis (16/04/2026).
Kegiatan yang dibuka oleh Asisten I Setda Barito Utara, Eveready Noor, mewakili Bupati H. Shalahuddin ini menjadi ruang bagi masyarakat, pelaku usaha, dan pemangku kepentingan untuk memberikan masukan terhadap arah kebijakan investasi daerah.
Pemerintah daerah menilai, keberadaan Raperda Penanaman Modal sangat penting untuk menjawab berbagai persoalan yang selama ini muncul, terutama terkait sengketa lahan antara perusahaan dan masyarakat.
Melalui regulasi ini, diharapkan setiap proses investasi ke depan berjalan lebih transparan dan memiliki kepastian hukum yang jelas sebelum izin usaha diterbitkan.
“Dengan adanya perda ini, ke depan diharapkan tidak ada lagi keluhan masyarakat terkait konflik lahan, karena seluruh proses harus memenuhi ketentuan yang berlaku,” kata Eveready Noor.
Selain memberikan perlindungan bagi masyarakat, Raperda ini juga diharapkan mampu menciptakan iklim investasi yang kondusif bagi pelaku usaha, sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.
Selama ini, sektor pertambangan masih menjadi tulang punggung pendapatan daerah. Namun, pemerintah ingin agar investasi yang masuk ke depan tidak hanya berorientasi ekonomi, tetapi juga memperhatikan aspek lingkungan dan keberlanjutan.
Para pelaku usaha juga diingatkan untuk meningkatkan kepatuhan terhadap regulasi, khususnya dalam hal perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
Melalui forum konsultasi publik ini, berbagai masukan dari peserta diharapkan dapat memperkaya substansi naskah akademik sebagai dasar penyusunan Raperda, sehingga kebijakan yang dihasilkan benar-benar menjawab kebutuhan daerah.
Di sisi lain, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) diminta untuk terus berinovasi dalam memberikan pelayanan, sekaligus menjadi motor penggerak peningkatan investasi di Barito Utara.
(Ant)
.png)



.jpg)

.jpg)




