Permasalahan Jalan Hauling Simpang Kara Mendapat Perhatian Khusus Waket II DPRD Barut

Baritonews.co - Muara Teweh – Wakil Ketua II DPRD Kabupaten Barito Utara, Hj. Henny Rosgiati Rusli, S.P., M.M., menegaskan bahwa kepentingan masyarakat harus menjadi perhatian utama dalam menyikapi persoalan jalan hauling yang melibatkan sejumlah perusahaan di wilayah Kecamatan Lahei.

Penegasan tersebut disampaikan Hj. Henny saat memimpin Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama sejumlah tokoh masyarakat terkait permasalahan jalan lintas hauling PT Tamtama Perkasa yang berkaitan dengan PT Mitra Barito dan PT Maranti Sambada/Barito Pacific. Rapat berlangsung di ruang rapat DPRD Barito Utara, Kamis (15/10/2026).

Baca Lainnya :

• Tidak Ada Tawar-Menawar, Bupati Shalahuddin Tegaskan Tiga Jembatan Harus Rampung 2029 0
• PKB Soroti Ketergantungan Pendapatan Barito Utara pada Dana Transfer0
• Kunjungan di Lahei Barat, Bupati Shalahuddin Serap Persoalan Warga dari Dekat0
• Patih Herman Apresiasi Antusiasme Warga Bintang Ninggi II, Demokrat Komitmen Dekat dengan Masyarakat0
• Beri Dukungan Terhadap Rangkaian Peringatan HUT ke-81 RI, Dua Politisi DPRD Turut Hadiri Resepsi Kenegaraan 0

Dalam pertemuan tersebut, sejumlah tokoh masyarakat menyampaikan aspirasi mengenai kondisi jalan yang menjadi akses penting bagi warga, khususnya masyarakat Desa Juju Baru dan Desa Hurung Enep, Kecamatan Lahei.

Menanggapi aspirasi itu, selaku pimpinan rapat Hj. Henny menyampaikan pentingnya memperhatikan dampak persoalan tersebut terhadap kehidupan dan aktivitas masyarakat.

“Pada prinsipnya, saya pribadi pun tidak mencampuri urusan kedua perusahaan tersebut. Yang kita pikirkan bagaimana nasib masyarakat di sana terkait permasalahan jalan tersebut. Mudah-mudahan ada solusinya,” ujar Hj. Henny.

Menurutnya, persoalan yang berkaitan dengan akses masyarakat perlu mendapat perhatian bersama agar tidak menimbulkan kerugian bagi warga yang setiap hari menggunakan jalan tersebut.

Ia berharap semua pihak dapat melihat persoalan ini secara bijaksana dengan mengutamakan kepentingan masyarakat, tanpa memperbesar permasalahan yang terjadi di antara perusahaan.

Menurutnya penyelesaian persoalan jalan hauling perlu diarahkan pada upaya mencari jalan keluar yang dapat memberikan kepastian bagi masyarakat sekaligus membuka ruang komunikasi antara pihak-pihak terkait.

Ia juga mengingatkan agar jangan sampai kepentingan pihak tertentu justru membuat masyarakat menjadi pihak yang menanggung dampak dari persoalan tersebut.

“Jangan sampai kepentingan orang di atas, kita masyarakat yang dirugikan,” tegasnya.

Dia berharap adanya komunikasi yang baik antara masyarakat, perusahaan, pemerintah daerah, dan pihak terkait lainnya dapat membantu menemukan solusi yang mengedepankan keselamatan serta kepentingan warga.

Melalui pembahasan bersama nantinya persoalan jalan hauling di Kecamatan Lahei diharapkan dapat ditangani secara proporsional sehingga aktivitas masyarakat tidak terganggu berkepanjangan.

(Redaksi)