.png){kind=logo}
Terkini
- Defisit RAPBD Barito Utara Rp1,197 Triliun, PKB Minta Pemda Buka Pos Penyebabnya
- PKB Minta Setiap Program dalam APBD 2027 Punya Ukuran Kinerja yang Jelas
- PKB Tekankan Tanggung Jawab Perusahaan Tambang di Barito Utara
- PKB Dorong Pemerataan Infrastruktur hingga Wilayah Pedalaman Barito Utara
- PKB Minta Anggaran Pendidikan dan Kesehatan Benar-Benar Dirasakan Masyarakat
- PKB Soroti Ketergantungan Pendapatan Barito Utara pada Dana Transfer
- Wabup Felix Sampaikan Pengantar Raperda APBD Barito Utara 2027
- Kadinkes Barut Ingatkan Petugas Puskesmas Bangun Kepercayaan Lewat Pelayanan Berempati
- Pastikan Kebutuhan Personel Terpenuhi, Kapolres Cek Dapur Umum Karhutla
- Terdampak Kemarau, Pertamina dan PT MBSM Salurkan Air Bersih bagi Warga Muara Teweh
Defisit RAPBD Barito Utara Rp1,197 Triliun, PKB Minta Pemda Buka Pos Penyebabnya
By Redaksi
Baritonews.co - Muara Teweh - Rencana defisit dalam Rancangan APBD Kabupaten Barito Utara Tahun Anggaran 2027 menjadi salah satu perhatian serius Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD Barito Utara.
Dalam Pemandangan Umum Fraksi yang disampaikan pada Rapat Paripurna II Masa Sidang I DPRD Barito Utara, Selasa (29/09/2026), PKB menyebut rencana defisit RAPBD 2027 mencapai sekitar Rp1,197 triliun.
Fraksi meminta agar pembiayaan terhadap defisit tersebut dijelaskan secara terbuka dan disusun dengan perhitungan yang realistis serta bertanggung jawab.
Baca Lainnya :
- PKB Minta Setiap Program dalam APBD 2027 Punya Ukuran Kinerja yang Jelas0
- PKB Tekankan Tanggung Jawab Perusahaan Tambang di Barito Utara0
- PKB Dorong Pemerataan Infrastruktur hingga Wilayah Pedalaman Barito Utara0
- PKB Minta Anggaran Pendidikan dan Kesehatan Benar-Benar Dirasakan Masyarakat0
- PKB Soroti Ketergantungan Pendapatan Barito Utara pada Dana Transfer0
PKB menilai pembiayaan defisit harus memiliki sumber yang jelas dan tidak menimbulkan risiko fiskal jangka panjang bagi daerah.
Fraksi tersebut juga mengingatkan agar belanja yang dinilai tidak menjadi prioritas, kegiatan seremonial serta program yang berpotensi menimbulkan pemborosan dapat ditekan.
Sebaliknya, PKB mendorong agar pembiayaan diarahkan kepada program yang produktif dan memberikan dampak langsung kepada masyarakat, terutama infrastruktur dasar, pendidikan, kesehatan serta penguatan ekonomi masyarakat.
Yang tidak kalah penting, Fraksi PKB meminta Pemerintah Kabupaten Barito Utara terbuka mengenai pos-pos belanja yang menjadi penyebab munculnya defisit sebesar Rp1,197 triliun tersebut.
Catatan mengenai defisit ini selanjutnya akan menjadi bagian dari pembahasan bersama antara DPRD dan Pemerintah Kabupaten Barito Utara dalam tahapan pembahasan RAPBD 2027.
Fraksi PKB menyatakan siap melanjutkan pembahasan Raperda APBD 2027 melalui rapat gabungan komisi bersama pemerintah daerah.
(Ant)
