- Gabungan Suku Dayak Das Barito Desak Pemkab Selamatkan Kapal Onrust dan Makam Tua di Lalutung Tour
- Tuyang Maulud Hiasi Semarak Maulid Nabi 1448 H Di Desa Lemo
- Bupati Shalahuddin Bacakan Amanat Ketua Kwarnas di Hari Pramuka ke-65
- Lima Pesan Bupati Untuk Peserta Saat Buka Pesta Siaga Pramuka 2026
- Patih Herman Apresiasi Antusiasme Warga Bintang Ninggi II, Demokrat Komitmen Dekat dengan Masyarakat
- Ketua DPRD Barito Utara Buka Resmi Turnamen Mini Soccer Lemo Cup 2026
- Beri Dukungan Terhadap Kegiatan Keagamaan, Hj Nety Herawati Hadiri Barito Utara Bertablig
- Barito Utara Bertablig, Perkuat Silaturahmi Antara Pemerintah, Ulama dan Masyarakat
- Pemkab DPRD Barito Utara Sepakati Perubahan KUA-PPAS APBD 2026
- Semarakakan HUT ke 81 RI, Ini Himbauan Ketua RT 30 Dermaga Ujung
Bupati Shalahuddin Dorong Tata Kelola Transparan dan Akuntabel Bersama KPK

Baritonews.co - Jakarta – Sejumlah persoalan tata kelola pemerintahan daerah menjadi sorotan dalam pemaparan Bupati Barito Utara H. Shalahuddin pada Rapat Koordinasi Pemantauan dan Evaluasi Perbaikan Tata Kelola Pemerintahan bersama Komisi Pemberantasan Korupsi di Jakarta, Rabu (13/05/2026).
Dalam forum tersebut, Shalahuddin mengungkapkan masih adanya ketidaksinkronan Pokok Pikiran DPRD dengan dokumen perencanaan daerah serta belum meratanya pemahaman terkait mekanisme penginputan dan verifikasi.
Baca Lainnya :
- Jalan Nasional di Muara Teweh Mulai Rusak, BPJN Kalteng Siapkan Penanganan Bertahap0
- Sekda Sambut Kajari Baru, Harapkan Perkuat Sinergi untuk Barut0
- H. Ardian Resmi Pimpin Diskominfosandi Barito Utara, Siap Perkuat Inovasi dan Pelayanan Publik0
- Pelantikan Pejabat Jadi Momentum Baru, Bupati Shalahuddin Tekankan Amanah dan Dedikasi0
- Titip HP Untuk Rekam Sambutan Bupati Pun Ditolak Rolling Pejabat Barito Utara Tertutup0
Tak hanya itu, pada pengadaan langsung juga masih ditemukan kelemahan berupa kurangnya pemahaman teknis pelaksana kegiatan, potensi ketidaktepatan metode pemilihan penyedia, hingga administrasi yang belum optimal.
Sementara pada pelaksanaan e-purchasing, Pemkab Barito Utara mencatat adanya keterbatasan pemahaman terhadap sistem dan prosedur serta pencatatan transaksi yang belum terintegrasi dengan baik.
Bupati juga menyoroti pengelolaan hibah, bantuan sosial dan bantuan keuangan yang masih memerlukan penguatan pada aspek verifikasi, validasi dan pelaporan.
Meski demikian, ia menegaskan bahwa Pemkab Barito Utara terus melakukan pembenahan internal dan memperkuat pengawasan melalui Inspektorat daerah.
“Kami berharap melalui kegiatan ini dapat memperoleh rekomendasi dan arahan dari KPK agar perbaikan tata kelola pemerintahan dapat berjalan lebih terukur dan berkelanjutan,” ujarnya.
Hadir dalam kegiatan Ely Kusumastuti Deputi Bidang Koordinasi danSupervisi KPK,Imam Turmudhi Plt. Direktur Koordinasi dan Supervisi III,
Tri Desa Adi Nurcahyo Plh. Kasatgas Koordinasi dan Supervisi Pencegahan,
Ketua dan Anggota DPRD Kabupaten Barito Utara,Sekretaris Daerah beserta jajaran dan Seluruh Kepala Perangkat Daerah yang hadir.
(Ant)
.png)


.jpg)







